Apakah Anak Wajib Dampingi Ibu Berangkat Haji?

Kewajiban haji antara satu orang dengan lainnya berbeda. Ilustrasi haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketika ibu meminta anak untuk berangkat haji bersama-sama, maka anak dianjurkan untuk memenuhi permintaan ibu selama memenuhi syarat wajib haji yaitu kemampuan.

Perbuatan mulia tersebut termasuk pelengkap amal dalam berbakti kepada orang tua. Alumni Al Imam University Riyadh, Wafa binti Abdul Aziz As-Suwailim,  mengatakan terkait kewajiban anak untuk memenuhi permintaan ini memang belum ditemukan penjelasan lugas dari fikih klasik secara spesifik. Namun, ketaatan ini bisa dikiaskan dengan paksaan bagi mahram untuk mendampingi wanita tersebut menunaikan ibadah haji. 

Menurutnya, pandangan ulama terkait masalah tersebut bisa dikiaskan. Sebab, ketika mahram seorang wanita enggan mendampinginya untuk menunaikan ibadah haji, ia tidak berkewajiban atau tidak berhak dipaksa  mendampingi menunaikan ibadah haji.

Ini bila merujuk pandangan ahli fiqih dari kalangan Hanafiyah, tekstual pendapat Malikiyah, juga dinyatakan kalangan Syafi'iyah. "Dan inilah Mazhab kalangan Hanabilah," katanya. 

Pandangan ini juga didasarkan pada dalil bahwa haji adalah amalan yang berat, sulit, dan suatu beban yang besar, sehingga tidak seorang pun diwajibkan menunaikan amalan ini untuk orang lain, sebagaimana mahram seorang wanita tidak diwajibkan menunaikan haji untuknya ketika yang bersangkutan tengah sakit.

Karena itu, anak tidak diwajibkan untuk menunaikan haji mendampingi ibunya. Hal ini dikarenakan tidak diwajibkannya haji untuk mahram pendamping. Tidak ada pengecualian wanita yang dimaksud, maka ibu pun termasuk di dalamnya.    

"Dalil yang mereka sebut kan juga bisa digunakan sebagai dalil anak tidak diwajibkan menunaikan haji mendapingi ibu," katanya.

Menurutnya terkait masalah ini, kata Wafa, ia pernah berkonsultasi kepada  Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Beliau menjawab ketika ibu meminta untuk berangkat haji bersama-sama, anak tidak berkewajiban memenuhi permintaan itu, dan itu bukan tindakan durhaka, mengingat beban berat selama menunaikan ibadah haji. "Baik haji wajib ataupun sunah," katanya.

Sementara ketika anak sudah berniat bulat untuk menunaikan haji, lalu ibunya meminta untuk mengajak serta bersama-sama, dan tidak ada dampak negatif bagi si anak atas permintaan itu karena saat itu si anak berkewajiban menuruti dan mengajak serta ibu.   

Read More

Malaikat Mikail tidak Pernah Tertawa Sejak Neraka Diciptakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Malaikat Jibril tentang Malaikat Mikail yang belum pernah terlihat tertawa.

مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ مَا ضَحِكَ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ


"Mengapa aku belum pernah melihat Malaikat Mikail tertawa?" Jibril menjawab, "Ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Ajurri dan Ibnu Abid Dunya serta al-Baihaqi.

Dikutip dari buku Ad Daa wad Dawaa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, disebut juga dalam kitab al-Musnad, dari Anas bin Malik, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُ لَاءِ؟ فَقَالُوْا: خُطَبَاءُمِنْ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، كَانُوْايَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِاالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ. أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ؟

"Pada malam Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting api neraka. Aku bertanya, 'Siapakah mereka?' Mereka (Jibril dan para malaikat) menjawab, 'Para khathib (tukang khutbah) dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka melupakannya sendiri. Tidakkah mereka berpikir?" Hadits riwayat Ahmad, al-Khathib, al-Baghawi.

Dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

 لَمَّا عُرِجَ بِيْ, مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ صُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلآء يَا جِبْرِيْلُِ؟ قَالَ : هَؤُلآء الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسَ وَيَقَعُوْنَ فِيْ “

"Ketika beliau di-Mi'raj-kan, beliau melewati sekelompok orang yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku tembaga tersebut. Lalu, beliau bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril siapa mereka itu?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang sering makan daging manusia (gibah) dan mereka yang suka membicarakan kejelekan orang lain.'" Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

Read More

Warga Arab Saudi Mulai Beradaptasi dengan New Normal

Warga Arab Saudi Mulai Beradaptasi dengan New Normal. Warga Arab Saudi berolahraga di pusat kebugaran dengan menggunakan masker di Riyadh, Arab Saudi usai pencabutan lockdown.

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Warga Kerajaan Arab Saudi diklaim mulai beradaptasi dengan new normal atau tata hidup baru setelah pencabutan lockdown beberapa waktu lalu. Lalu lintas di Arab Saudi kembali ramai dan toko-toko mulai buka.

Sosiolog Saudi Musaab Al-Abdullah mengatakan new normal menjadi tantangan baru seiring peningkatan penderita Covid-19 ketika aktivitas masyarakat kembali normal. Al-Abdullah menyatakan Arab Saudi belum keluar dari pandemi Covid-19.

Tapi Al-Abdullah optimistis masyarakat dapat mulai beradaptasi dengan perubahan. Sebab sikap adaptasi ialah karakter yang tak lepas dari manusia. "Manusia bisa terbiasa dan beradaptasi dengan apa saja, tapi kecepatan penerimaan perubahan ini berbeda tiap orang," kata Al-Abdullah dilansir dari Arab News, Kamis (2/7).

Al-Abdullah memantau masyarakat Arab Saudi mulai menerima new normal dalam beberapa pekan ini. Ia justru melihat sebagian masyarakat menganggap new normal ini sebagai tantangan menarik. "Masyarakat sekarang melihat hidup sebelum lockdown sungguh bersyukur dan tidak membosankan. Mereka menunggu sabar agar virus ini segera sirna hingga bisa kembali ke kehidupan normal," ujar Al-Abdullah.

Al-Abdullah mengatakan kebijakan lockdown membuat masyarakat sadar apa yang penting untuk mereka. Sebab ketika itu banyak pilihan dan lokasi berkunjung dibatasi pemerintah. "Pola konsumsi berubah. Kami sekarang bisa keluar rumah tanpa barang mewah karena keselamatan keluarga jadi yang utama," ucap Al-Abdullah. 

Read More

Kemenag Sulsel Keluarkan Rekomendasi 15 Travel Umroh

Kemenag Sulsel Keluarkan Rekomendasi 15 Travel Umroh (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan mengeluarkan rekomendasi izin operasional baru kepada 15 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Sebelumnya, 15 PPIU tersebut merupakan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang mengajukan persyaratan menjadi PPIU.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, mewakili kepala Kanwil Kemenag Sulsel mengatakan, Kemenag Sulsel telah menyerahkan secara simbolis rekomendasi izin operaslional baru kepada 15 travel umroh tersebut di Kanwil Kemenag Sulsel.

“Saya sebagai Kabid PHU mewakili Kepala Kanwil Kemenag Sulsel menyerahkan secara simbolis rekomendasi izin operasional kepada 15 Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang sudah memenuhi persyaratan,” kata Kaswad dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (2/7).

Menurut Kaswad, layanan rekomendasi ini dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ada. Namun, karena ada pandemi Covid-19, layanan penerbitan rekomendasi ini mengalami penyesuaian terutama terkait dengan protokol kesehatan, sehingga terjadi kekurangtepatan dari aspek waktu.

Lebih lanjut, Kaswad Sartono menyampaikan, penerbitan rekomendasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai salah satu syarat izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) harus melalui berbagai tahapan. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah Bidang Haji dan Umroh dapat  memaksimalkan sumber daya dan waktu untuk penyelesaian rekomendasi itu. 15 rekomendasi sudah diserahkan kepada direktur masing-masing Biro Perjalanan Wisata. Permohonan yang lainnya masih dalam proses,” ujarnya.

Pemberian rekomendasi ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai PPIU.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus melakukan sosialisasi dan layanan terkait dengan proses pemberian rekomendasi izin operasional PPIU.

Adapun ke 15 Biro Perjalanan Wisata yang selesai rekomendasinya yaitu:

1. PT. Khalifah Wisata Indonesia
2. PT. Radja Safari Wisata
3. PT. Terang Jaya Utama
4. PT. Pelangi Wisata Madaniah
5. PT. Buana Paotere Wisata
6. PT. Artha Wisata Tour Travel
7. PT. Alfatih Nur Haromain
8. PT. Alkhattab Mubarok Internasional
9. PT. Nutras Tour Travel
10. PT. Alburuj
11. PT. Arrafsyah Safari Haramain
12. PT. Bulusaraung Jaya Mandiri
13. PT. Annimah Bulaeng Wisata
14. PT. Kareba Makkadinah Wisata
15. PT. Janur Utama. 

Read More

Bisnis Haji-Umroh Lesu, Amphuri Optimalkan Koperasi

Bisnis Haji-Umroh Lesu, Amphuri Optimalkan Koperasi. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menggiatkan unit usaha koperasinya di tengah lesunya industri umrah dan haji khusus yang diterpa pandemi Covid-19.

"Praktis, kita semua hanya menjalankan kegiatan usaha hanya lima bulan saja sejak dibukanya musim umrah 1441 Hijriyah, September lalu," kata Ketua Umum DPP Amphuri Joko Asmoro kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7).

Dia mengatakan memiliki Koperasi Amphuri Bangkit Melayani (ABM) yang perlu terus dioptimalkan saat pandemi. Selama wabah Covid-19, Amphuri berikut koperasinya harus terus berdaya di tengah industri haji dan umroh yang berada di titik nadir terendah setelah umrah ditutup 27 Februari 2020 kemudian disusul pembatalan keberangkatan haji.

Joko mengatakan Koperasi ABM sebagai motor penggerak ekonomi anggota Amphuri sampai hari ini terus bergerak, meski unit bisnis utamanya tersendat. Dia mencontohkan dalam beberapa waktu ke depan Koperasi ABM bermitra dengan DPP Amphuribidang Pengembangan Wisata akan menggelar edukasi tur produk halal Indonesia.

Koperasi ABM juga menyiapkan beberapa produk unggulan berbasis digital yang akan dirilis dalam waktu dekat. "Inilah bentuk keberanian koperasi dalam memetakan dan menjalankan bisnis yang out of the box. Saya bangga dan makin cinta kepada Koperasi ABM," katanya.

Ketua Koperasi ABM, Amaluddin Wahab, mengatakan memiliki varian produk di luar umrah dan haji khusus seperti "Jelita" yang menjual produk wisata halal luar negeri. Produk berikutnya, kata dia, adalah Indonesia Halal Discovery Channel (IHD Channel).

Unit bisnis berupa Production House (PH) yang akan memproduksi tayangan program wisata dalam negeri dengan mengeksplorasi semua potensi wisata Indonesia untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, Koperasi ABM juga akan merilis produk Amphuri Store (Amstore) yaitu unit bisnis koperasi yang bergerak di perdagangan di luar produk haji, umrah, inbound maupun outbound.

Kemudian,  terdapat produk Simpan Pinjam Syariah. "Saya meyakini dengan kekuatan anggota lebih dari 400 biro travel yang tetap solid di setiap kondisi kalau saja semuanya mau bersatu lagi dalam wadah koperasi. Maka bukan tidak mungkin Amphuri bermetamorfosis dari asosiasi menjadi korporasi," kata dia.

Read More

MUI Dukung Protokol Kesehatan Sholat Idul Adha Kemenag

Foto: Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi didampingi pimpinan MUI saat memimpin pertemuan dengan pimpinan ormas Islam tingkat pusat di Gedung MUI Pusat, Jakarta, 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Muhyiddin Junaedi mengatakan, MUI mendukung protokol sholat Idul Adha yang dirilis Kementerian Agama. Protokol tersebut, kata Muhyiddin, sejalan dengan fatwa MUI nomor 14.

“Secara keseluruhan, apa yang ditetapkan Kemenag sudah sesuai dengan fatwa MUI,” kata Muhyiddin Junaedi kepada Republika, Rabu (1/7).

“Karena di fatwa MUI nomor 14 menegaskan, umat yang berada di wilayah yang dapat dikendalikan atau zona zona aman, diperbolehkan melaksanakan ibadah secara normal, tentu dengan tetap menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan,” sambungnya.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri MUI ini menjelaskan, pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, disunnahkan dilakukan di lapangan terbuka. Dia juga menyarankan para pengurus masjid untuk membuat aturan keamanan selama proses ibadah.

“Untuk shalat Idul fitri dan Idul Adha, sunahnya itu dilakukan di lapangan terbuka, maka buatlah aturan keamanannya, seperti pengaturan jarak antar jamaah, wajib menggunakan masker, membawa sejadah sendiri, hingga sanitasi,” ujar anggota Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu. 

Dia juga mengingatkan masyarakat di zona hijau atau zona aman untuk tidak bertindak ceroboh, dan terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

“Jangan bertindak ceroboh dengan melalaikan protokol kesehatan, karena meski berada di zona aman, namun ancaman masih akan terus menghantui, salah satunya OTG yang bisa kapan saja menularkan virus tanpa disadari,” kata Muhyiddin.

“Mudah-mudahan dengan pengikuti protokol tersebut, kita mampu menghindarkan diri dari Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Selasa (30/6). Dalam surat tersebut ditekankan bahwa kegiatan penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha harus memperhatikan syarat-syarat protokol kesehatan.

“Tempat pelaksanaa kegiatan sholat Idul Adha dan lokasi penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh pemerintah daerah atau gugus tugas (Covid-19) daerah," kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam surat edaran yang diterbitkan, Selasa (30/6).

Read More