REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketika ibu meminta anak untuk berangkat haji bersama-sama, maka anak dianjurkan untuk memenuhi permintaan ibu selama memenuhi syarat wajib haji yaitu kemampuan.

Perbuatan mulia tersebut termasuk pelengkap amal dalam berbakti kepada orang tua. Alumni Al Imam University Riyadh, Wafa binti Abdul Aziz As-Suwailim,  mengatakan terkait kewajiban anak untuk memenuhi permintaan ini memang belum ditemukan penjelasan lugas dari fikih klasik secara spesifik. Namun, ketaatan ini bisa dikiaskan dengan paksaan bagi mahram untuk mendampingi wanita tersebut menunaikan ibadah haji. 

Menurutnya, pandangan ulama terkait masalah tersebut bisa dikiaskan. Sebab, ketika mahram seorang wanita enggan mendampinginya untuk menunaikan ibadah haji, ia tidak berkewajiban atau tidak berhak dipaksa  mendampingi menunaikan ibadah haji.

Ini bila merujuk pandangan ahli fiqih dari kalangan Hanafiyah, tekstual pendapat Malikiyah, juga dinyatakan kalangan Syafi'iyah. "Dan inilah Mazhab kalangan Hanabilah," katanya. 

Pandangan ini juga didasarkan pada dalil bahwa haji adalah amalan yang berat, sulit, dan suatu beban yang besar, sehingga tidak seorang pun diwajibkan menunaikan amalan ini untuk orang lain, sebagaimana mahram seorang wanita tidak diwajibkan menunaikan haji untuknya ketika yang bersangkutan tengah sakit.

Karena itu, anak tidak diwajibkan untuk menunaikan haji mendampingi ibunya. Hal ini dikarenakan tidak diwajibkannya haji untuk mahram pendamping. Tidak ada pengecualian wanita yang dimaksud, maka ibu pun termasuk di dalamnya.    

"Dalil yang mereka sebut kan juga bisa digunakan sebagai dalil anak tidak diwajibkan menunaikan haji mendapingi ibu," katanya.

Menurutnya terkait masalah ini, kata Wafa, ia pernah berkonsultasi kepada  Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Beliau menjawab ketika ibu meminta untuk berangkat haji bersama-sama, anak tidak berkewajiban memenuhi permintaan itu, dan itu bukan tindakan durhaka, mengingat beban berat selama menunaikan ibadah haji. "Baik haji wajib ataupun sunah," katanya.

Sementara ketika anak sudah berniat bulat untuk menunaikan haji, lalu ibunya meminta untuk mengajak serta bersama-sama, dan tidak ada dampak negatif bagi si anak atas permintaan itu karena saat itu si anak berkewajiban menuruti dan mengajak serta ibu.   

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Warga Kerajaan Arab Saudi diklaim mulai beradaptasi dengan new normal atau tata hidup baru setelah pencabutan lockdown beberapa waktu lalu. Lalu lintas di Arab Saudi kembali ramai dan toko-toko mulai buka.

Sosiolog Saudi Musaab Al-Abdullah mengatakan new normal menjadi tantangan baru seiring peningkatan penderita Covid-19 ketika aktivitas masyarakat kembali normal. Al-Abdullah menyatakan Arab Saudi belum keluar dari pandemi Covid-19.

Tapi Al-Abdullah optimistis masyarakat dapat mulai beradaptasi dengan perubahan. Sebab sikap adaptasi ialah karakter yang tak lepas dari manusia. "Manusia bisa terbiasa dan beradaptasi dengan apa saja, tapi kecepatan penerimaan perubahan ini berbeda tiap orang," kata Al-Abdullah dilansir dari Arab News, Kamis (2/7).

Al-Abdullah memantau masyarakat Arab Saudi mulai menerima new normal dalam beberapa pekan ini. Ia justru melihat sebagian masyarakat menganggap new normal ini sebagai tantangan menarik. "Masyarakat sekarang melihat hidup sebelum lockdown sungguh bersyukur dan tidak membosankan. Mereka menunggu sabar agar virus ini segera sirna hingga bisa kembali ke kehidupan normal," ujar Al-Abdullah.

Al-Abdullah mengatakan kebijakan lockdown membuat masyarakat sadar apa yang penting untuk mereka. Sebab ketika itu banyak pilihan dan lokasi berkunjung dibatasi pemerintah. "Pola konsumsi berubah. Kami sekarang bisa keluar rumah tanpa barang mewah karena keselamatan keluarga jadi yang utama," ucap Al-Abdullah. 

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan mengeluarkan rekomendasi izin operasional baru kepada 15 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Sebelumnya, 15 PPIU tersebut merupakan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang mengajukan persyaratan menjadi PPIU.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, mewakili kepala Kanwil Kemenag Sulsel mengatakan, Kemenag Sulsel telah menyerahkan secara simbolis rekomendasi izin operaslional baru kepada 15 travel umroh tersebut di Kanwil Kemenag Sulsel.

“Saya sebagai Kabid PHU mewakili Kepala Kanwil Kemenag Sulsel menyerahkan secara simbolis rekomendasi izin operasional kepada 15 Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang sudah memenuhi persyaratan,” kata Kaswad dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (2/7).

Menurut Kaswad, layanan rekomendasi ini dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ada. Namun, karena ada pandemi Covid-19, layanan penerbitan rekomendasi ini mengalami penyesuaian terutama terkait dengan protokol kesehatan, sehingga terjadi kekurangtepatan dari aspek waktu.

Lebih lanjut, Kaswad Sartono menyampaikan, penerbitan rekomendasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai salah satu syarat izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) harus melalui berbagai tahapan. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah Bidang Haji dan Umroh dapat  memaksimalkan sumber daya dan waktu untuk penyelesaian rekomendasi itu. 15 rekomendasi sudah diserahkan kepada direktur masing-masing Biro Perjalanan Wisata. Permohonan yang lainnya masih dalam proses,” ujarnya.

Pemberian rekomendasi ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai PPIU.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus melakukan sosialisasi dan layanan terkait dengan proses pemberian rekomendasi izin operasional PPIU.

Adapun ke 15 Biro Perjalanan Wisata yang selesai rekomendasinya yaitu:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menggiatkan unit usaha koperasinya di tengah lesunya industri umrah dan haji khusus yang diterpa pandemi Covid-19.

"Praktis, kita semua hanya menjalankan kegiatan usaha hanya lima bulan saja sejak dibukanya musim umrah 1441 Hijriyah, September lalu," kata Ketua Umum DPP Amphuri Joko Asmoro kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7).

Dia mengatakan memiliki Koperasi Amphuri Bangkit Melayani (ABM) yang perlu terus dioptimalkan saat pandemi. Selama wabah Covid-19, Amphuri berikut koperasinya harus terus berdaya di tengah industri haji dan umroh yang berada di titik nadir terendah setelah umrah ditutup 27 Februari 2020 kemudian disusul pembatalan keberangkatan haji.

Joko mengatakan Koperasi ABM sebagai motor penggerak ekonomi anggota Amphuri sampai hari ini terus bergerak, meski unit bisnis utamanya tersendat. Dia mencontohkan dalam beberapa waktu ke depan Koperasi ABM bermitra dengan DPP Amphuribidang Pengembangan Wisata akan menggelar edukasi tur produk halal Indonesia.

Koperasi ABM juga menyiapkan beberapa produk unggulan berbasis digital yang akan dirilis dalam waktu dekat. "Inilah bentuk keberanian koperasi dalam memetakan dan menjalankan bisnis yang out of the box. Saya bangga dan makin cinta kepada Koperasi ABM," katanya.

Ketua Koperasi ABM, Amaluddin Wahab, mengatakan memiliki varian produk di luar umrah dan haji khusus seperti "Jelita" yang menjual produk wisata halal luar negeri. Produk berikutnya, kata dia, adalah Indonesia Halal Discovery Channel (IHD Channel).

Unit bisnis berupa Production House (PH) yang akan memproduksi tayangan program wisata dalam negeri dengan mengeksplorasi semua potensi wisata Indonesia untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, Koperasi ABM juga akan merilis produk Amphuri Store (Amstore) yaitu unit bisnis koperasi yang bergerak di perdagangan di luar produk haji, umrah, inbound maupun outbound.

Kemudian,  terdapat produk Simpan Pinjam Syariah. "Saya meyakini dengan kekuatan anggota lebih dari 400 biro travel yang tetap solid di setiap kondisi kalau saja semuanya mau bersatu lagi dalam wadah koperasi. Maka bukan tidak mungkin Amphuri bermetamorfosis dari asosiasi menjadi korporasi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Muhyiddin Junaedi mengatakan, MUI mendukung protokol sholat Idul Adha yang dirilis Kementerian Agama. Protokol tersebut, kata Muhyiddin, sejalan dengan fatwa MUI nomor 14.

“Secara keseluruhan, apa yang ditetapkan Kemenag sudah sesuai dengan fatwa MUI,” kata Muhyiddin Junaedi kepada Republika, Rabu (1/7).

“Karena di fatwa MUI nomor 14 menegaskan, umat yang berada di wilayah yang dapat dikendalikan atau zona zona aman, diperbolehkan melaksanakan ibadah secara normal, tentu dengan tetap menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan,” sambungnya.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri MUI ini menjelaskan, pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, disunnahkan dilakukan di lapangan terbuka. Dia juga menyarankan para pengurus masjid untuk membuat aturan keamanan selama proses ibadah.

“Untuk shalat Idul fitri dan Idul Adha, sunahnya itu dilakukan di lapangan terbuka, maka buatlah aturan keamanannya, seperti pengaturan jarak antar jamaah, wajib menggunakan masker, membawa sejadah sendiri, hingga sanitasi,” ujar anggota Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu. 

Dia juga mengingatkan masyarakat di zona hijau atau zona aman untuk tidak bertindak ceroboh, dan terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

“Jangan bertindak ceroboh dengan melalaikan protokol kesehatan, karena meski berada di zona aman, namun ancaman masih akan terus menghantui, salah satunya OTG yang bisa kapan saja menularkan virus tanpa disadari,” kata Muhyiddin.

“Mudah-mudahan dengan pengikuti protokol tersebut, kita mampu menghindarkan diri dari Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Selasa (30/6). Dalam surat tersebut ditekankan bahwa kegiatan penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha harus memperhatikan syarat-syarat protokol kesehatan.

“Tempat pelaksanaa kegiatan sholat Idul Adha dan lokasi penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh pemerintah daerah atau gugus tugas (Covid-19) daerah," kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam surat edaran yang diterbitkan, Selasa (30/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arab Saudi telah memutuskan membatasi jumlah jamaah haji menjadi hanya 10 ribu orang saja. Itu pun mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah warga Arab Saudi dan warga ekspatriat di tanah suci. 

Salah satu warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, Ahmad Firdaus menjelaskan pascakebijakan yang diambil otoritas Arab Saudi, terdapat sejumlah aturan bagi warga yang ingin mengikuti pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dari informasi yang diperoleh, Ahmad menjelaskan pemerintah Arab Saudi memperbolehkan ibadah haji dilaksanakan hanya bagi warga Arab Saudi di sekitar Makkah dan Madinah.

"Untuk haji boleh hanya bagi orang sekitar Makkah dan Madinah. Dan itu pun ada syaratnya," kata Ahmad kepada Republika.co.id, Selasa (30/6). 

Ia menjelaskan setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji harus membayar biaya pendaftaran haji minimal sebesar seribu riyal per orang. Selain itu warga yang mendaftar tahun ini harus dalam kondisi sehat. 

Selain itu, Ahmad menjelaskan terdapat peraturan dari otoritas Arab Saudi bahwa warga yang boleh berhaji adalah warga yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi juga melarang orang lanjut usia dan anak mengikuti pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Kalau untuk WNI sama juga syaratnya. Haji tahun ini memang sangat sulit oleh pemerintah di sini, mengingat kondisi disebabkan virus yang masih sekarang ini. Jadi sulit untuk berhaji," katanya.

Ahmad mengungkapkan kondisi di kota dua suci, Makkah dan Madinah sampai saat ini masih normal seperti hari-hari sebelumnya. Begitu pun dengan Masjid Nabawi yang tetap dibuka untuk sholat berjamaah. 

Namun, Masjidil Haram belum dibuka untuk sholat berjamaah atau hanya terbatas bagi petugas Masjidil Haram saja. Ahmad mengatakan kondisi pasar dan fasilitas umum lainnya juga normal seperti biasanya. 

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas mengingatkan calon jamaah haji pengajuan permohonan pengembalian dana pelunasan biaya perjalanan haji harus disampaikan sebelum 31 Juli 2020.

"Bagi para calon jamaah  haji yang ingin melakukan pengajuan permohonan pengembalian setoran lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji diingatkan melakukan sebelum batas akhir 31 Juli 2020," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Banyumas Purwanto Hendro Puspito, Selasa (30/6).

"Sementara sampai saat ini sudah ada 11 calon jamaah haji yang telah mengajukan pengembalian setoran lunas BPIH," katanya.

Menurut dia, pengajuan permohonan pengembalian setoran lunas biaya perjalanan haji dari ke-11 orang tersebut telah tercatat di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Hendro mengatakan Kemenag masih terus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan batas waktu pengajuan permohonan pengembalian dana pelunasan biaya haji menyusul keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci 2020.

Ia menjelaskan Kemenag akan mendistribusikan buku manasik kepada jamaah calon haji pada Juli 2020. "Meskipun jadwal keberangkatan calon jamaah haji tahun ini ditunda karena pandemi Covid-19 namun buku dibagikan agar dapat dibaca-baca oleh calon haji, dihafalkan tuntunannya maupun doa-doanya agar makin dapat memahami terkait tuntunan manasik. Teknis pendistribusian kepada seluruh calon haji masih kami bahas dan kaji lebih lanjut bersama pihak terkait," katanya.

Sumber : www.ihrom.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pengumuman Kerajaan Arab Saudi yang menyebut pelaksanaan haji akan dilakukan terbatas hanya bagi mereka yang tinggal di wilayah tersebut membawa emosi yang campur aduk.

Ibadah Haji adalah pengalaman spiritual yang luar biasa bagi begitu banyak Muslim yang taat. Ziarah ke Makkah ini setiap tahunnya dihadiri oleh 2,5 juta orang dengan kegiatan keagamaan yang berlangsung satu minggu penuh.

Seorang dokter yang berada di garis depan National Health Service (NHS) UK dan berpengalaman menjadi relawan medis haji reguler menyebut peluang unik ini termasuk hal yang memilukan. Mohammedabbas Khaki, nama dokter tersebut, mengatakan ia tidak hanya melihat kehancuran yang dibawa Covid-19, tapi juga merasakan bagaimana wabah haji bisa menjadi bencana besar.

"Meski telah diberkati dengan kesempatan untuk mengikuti haji secara teratur, saya masih bersemangat untuk kembali pada tahun berikutnya," ujar Khaki dilansir di Independent, Selasa (30/6).

Ibadah haji baginya selalu menjadi pengalaman yang mengangkat spiritualitasnya. Bertemu sesama peziarah dari seluruh dunia, mengenakan jubah putih yang menjadi simbol kerendahan hati, serta melakukan ritual yang sama dalam pertunjukan besar persatuan, merupakan hal yang tak bisa dilewatkan.

Namun, di situlah letak permasalahnya. Dengan hadirnya jamaah dari seluruh penjuru dunia, berdampingan dan menghirup udara yang sama di tempat-tempat yang tertutup rapat, seorang peziarah yang membawa Covid-19 akan menjadi resep sukses datangnya bencana.

Khaki menyebut selain membawa rasa yang menggembirakan dan membangkitkan semangat, ibadah haji juga membawa tantangan. Jadwal yang melelahkan, kurang tidur, serta jarak yang dekat dengan  begitu banyak peziarah dari seluruh dunia memberikan semburan yang sempurna untuk menularkan infeksi virus.

"Batuk haji" merupakan infeksi saluran pernapasan bagian atas yang kering. Infeksi ini diakibatkan penyebaran banyak virus dari lokasi berbeda di seluruh dunia. Hal ini merupakan fenomena nyata.

"Saya sering meresepkan beberapa dosis antibiotik dengan dosis kuat dan meminta jamaah istirahat total. Bahkan, terkadang ini tidak cukup. Beberapa pasien memerlukan rawat inap, ventilasi yang baik dan pemantauan ketat," lanjutnya.

Bagi petugas medis, ia menyebut pelaksanaan haji merupakan waktu yang sangat sibuk di saat-saat terbaik. Saudi telah melakukan upaya luar biasa untuk memfasilitasi peziarah, meski dalam kenyataannya masih sangat menantang.

Menunggu ambulan tiba seringnya menjadi hal yang sia-sia. Lebih dari sekali Khaki menyebut ia harus menavigasi kerumunan puluhan ribu orang untuk membawa satu jamaah yang sakit kritis ke fasilitas darurat terdekat.

Fasilitas-fasilitas ini juga sering kewalahan. Banyak kelompok tidak memiliki dukungan medis dan sangat bergantung pada layanan lokal untuk membantu para peziarah yang lanjut usia atau sakit parah yang jatuh sakit.

Di luar Kawasan Suci, Haji juga merupakan urusan sosial yang besar. Kesempatan untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan saudara-saudari seiman dari seluruh dunia adalah waktu yang istimewa. Sementara menghadirkan Covid-19 dalam skenario ini bukan hal yang tepat untuk dipikirkan.

"Itu sebabnya, setelah hampir satu dekade sebagai dokter sukarela merawat 150 kelompok dan berpartisipasi dalam kamp untuk 50.000 hingga 60.000 peziarah selama masa tersibuk, saya merasa sedih untuk mengatakan pembatasan haji tahun ini adalah keputusan yang tepat," kata Khaki.

Bagi 2,5 juta jamaah, ibadah haji lebih dari sebuah kewajiban. Ziarah ini membawa pengalaman yang sangat emosional, membangkitkan semangat dan transformatif, mewakili puncak spiritual dari iman mereka.

Sangat disayangkan, untuk tahun ini banyak umat Muslim yang melewatkan pengalaman tersebut. Namun perlu diperhatikan jika Arab Saudi saat ini menjadi salah satu negara dengan wabah Covid-19 terbesar di Timur Tengah.

Lebih dari 161.000 kasus dinyatakan positif infeksi dengan lebih dari 1.300 kematian. Kondisi ini menggoda hadirnya potensi penyebaran global.

Membatasi jumlah jamaah haji juga masuk akal untuk sejumlah alasan logistik. Upaya yang perlu dilakukan organisasi sangat besar, termasuk langkah-langkah untuk melindungi jamaah atas Covid-19. Pelaksanaan haji 2020 tahun ini sangat sulit.

Dengan hadirnya hampir semua warga negara, peluang haji menjadi pusat infeksi global Covid-19 akan sangat besar. Langkah-langkah ketat harus diambil oleh negara-negara untuk mencegah penyebaran wabah dan bencana hubungan masyarakat yang potensial.

Dalam posisi berimbang, pembatasan haji tampaknya menjadi solusi yang dapat diterima semua pihak terkait.  Dan pada akhirnya, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah memberi penghiburan bagi banyak Muslim.

Ada satu nasihat-Nya yang diingat dan dibagikan secara luas pada saat ini, "Jika Anda mendengar wabah wabah di suatu negeri, jangan memasukinya, tetapi jika wabah itu pecah di suatu tempat ketika Anda berada di dalamnya, jangan tinggalkan tempat itu".

Terakhir, Khaki menyebut mematuhi panggilan Nabi Muhammad SAW untuk naik haji 1400 tahun yang lalu adalah prioritas. Namun dalam kondisi saat ini, nasihatnya tentang kesehatan dan keselamatan sama pentingnya. 

Sumber: https://www.independent.co.uk/voices/hajj-cancelled-saudi-arabia-mecca-pilgrimage-coronavirus-outbreak-a9591031.html

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto keminta Kementerian Agama (Kemenag) merevisi Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji. Tujuannya agar WNI yang telah berada di kerajaan Arab Saudi dapat menunaikan haji tahun ini.

Yandri merasa khawatir jika KMA tak revisi maka bisa saja Arab Saudi menolak WNI disana melaksanakan haji. Sebab para WNI tak mengantungi izin dari negaranya sendiri. Dalam KMA 494/2020 disebutkan WNI dilarang melakukan ibadah haji.

"Takutnya ditolak Arab Saudi karena pemerintah kita nolak," kata Yandri pada Republika.co.id, Kamis (29/6).

Yandri mengingatkan Kemenag untuk membantu WNI di Arab Saudi agar bisa ikut ibadah haji. Para WNI tersebut memenuhi syarat haji terbatas karena telah berada di Saudi.

"WNI yang di Arab Saudi mau haji harus diatur. Waktu raker sudah disinggung tolong diperhatikan WNI yang mau haji disana misal di Jeddah, Thaif. Karena kalau nggak diizinkan disini maka Arab Saudi nggak menerima. Harus difasilitasi dari kedutaan dan perlu diatur Kemenag," ujar Yandri.

Sayangnya Yandri belum menerima informasi perihal jumlah WNI di Arab Saudi yang bisa ikut ibadah haji. Namun diantaranya ialah para pekerja kedutaan Indonesia di Arab Saudi.

"Belum ada estimasi jumlahnya. Tunggu data Kemenag," ujar Yandri.

Yandri memperkirakan keputusan jadi atau tidaknya revisi KMA diumumkan pekan depan oleh Kemenag ketika rapat kerja lagi di DPR. "Mereka (Kemenag) lagi bekerja. Nanti ada rapat lagi minggu depan membahas ini," ucapnya.

Sebelumnya, Arab Saudi memutuskan mengadakan haji terbatas tahun ini. Mereka yang bisa berhaji ialah para warga Arab Saudi dan WNA yang bermukim di sana. Nantinya mereka wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ketika melaksanakan haji. 

REPUBLIKA.CO.ID, Perputaran uang dalam proses ibadah haji dan umrah memberi kontribusi penting buat ekonomi Arab Saudi. Pembatasan jamaah haji tahun ini hanya boleh pemukim Saudi diprediksi berpengaruh pada pendapatan dan ekonomi negara.

REPUBLIKA.CO.ID,  MAKKAH --- Mukimin Indonesia yang kini tinggal di Makkah, Teuku Fakhri, mengatakan, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan atas situasi Kota Makkah. Penjagaan dan patroli polisi tetap ketat memantau warga yang berada di luar rumah. Masjidil Haram pun masih ditutup untuk umum.

"Masih seperti hari sebelumnya. Jam malam di Makkah memang sudah tidak ada. Tapi, pengawasan kepada warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan melawan pandemi tetap ketat. Polisi makin sering berpatroli. Restoran dan kafe sudah buka, tapi hanya melayani pembelian makanan yang dibawa pulang saja. Berkumpul orang pun dibatasi," kata Fakhri, di Makkah, Senin (29/6).

Tak hanya itu, Fakhri menambahkan, tampaknya beberapa hari ke depan atau makin dekatnya masa bulan haji orang masuk ke Makkah makin sulit. Pintu gerbang masuk Makkah yang berada di Syumesi akan makin mengawasi keluar-masuknya orang. Tampaknya jalan tikus masuk ke Makkah yang lewat perkampungan yang biasanya dipakai oleh orang yang ingin haji tanpa igamah (surat izin) akan sulit dipakai. Jalur itu pasti akan terus dipantau aparat Arab Saudi, apalagi kawasan itu perkampungan yang sepi.

"Pokoknya, saya mendengar pintu masuk ke Makkah pada musim haji kali ini semakin diawasi oleh petugas yang terus berpatroli. Jadi, sangat tidak mudah bagi orang tanpa izin masuk ke Makkah pada musim haji tahun ini," ujarnya.

Bagaimana dengan Masjidil Haram? Menjawab pertanyaan ini, Fakhri mengatakan tampaknya, sekitar dua sampai tiga pekan mendatang Masjil Haram akan dibuka untuk umum. Namun, warga Makkah juga percaya tetap harus memakai prosedur ketat dan mematuhi aneka protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Sampai sekarang masih belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Saudi soal dibukanya Masjidil Haram. Semua masih serba desas-desus dengan berbagai macam versi. Dan, sekali lagi, memang Masjidil Haram masih ditutup untuk umum, sedangkan masjid-masjid di Makkah yang lain sudah mulai dibuka meski dengan syarat-syarat tertentu. Ini, misalnya, para jamaah diharuskan pakai masker, membawa sajadah sendiri, dan sebelum masuk masjid juga harus menjalani prosedur tertentu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Situs keagamaan kosong. Tenda-tenda peziarah haji ditinggalkan. Hotel-hotel tampak tak bernyawa.   

Bayang-bayang kekhawatiran muncul setelah Arab Saudi mengumumkan membatasi ibadah haji akibat pandemi Covid-19. Kerajaan telah melarang jamaah haji asing dari kegiatan tahun ini, yang dijadwalkan berjalan akhir Juli.  

Ibadah haji dan umroh secara bersama-sama telah menghasilkan sekitar 12 miliar dolar AS dan menjaga ekonomi tetap berjalan di Makkah. Makkah merupakan rumah bagi dua juta orang dan gedung pencakar langit yang dihiasi marmer, di atas situs-situs paling suci Islam.  

Dilansir di Daily Mail, ledakan konstruksi dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan pusat perbelanjaan, apartemen, serta hotel-hotel mewah. Beberapa menawarkan pemandangan spektakuler Ka'bah, yang berada di Masjidil Haram.  

Tetapi, sejak pandemi Covid-19 menyentuh Kerajaan Saudi, sebagian besar bangunan kosong. Virus yang juga melanda Makkah, ikut menghancurkan bisnis-bisnis yang bergantung pada ibadah haji.  

Ratusan ribu pekerjaan bergantung dari ibadah ini. Mulai dari agen perjalanan, hingga tukang cukur jalanan dan toko-toko suvenir. 

Banyak yang melaporkan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, pemotongan gaji, atau pembayaran gaji yang tertunda. 

"Tidak ada penjualan, tidak ada penghasilan. Kita tidak terbiasa melihat Makkah kosong. Rasanya seperti kota mati. Hal ini menghancurkan Makkah," kata Ahmed Attia, seorang warga Mesir berusia 39 tahun yang bekerja di sebuah agen perjalanan di kota itu, dilansir di Daily Mail, Senin (29/6).  

Efek kupu-kupu dari pembatalan ini juga telah menghancurkan para operator haji di luar negeri. Mereka adalah pihak yang mengatur logistik dan perjalanan bagi para peziarah internasional. 

Tidak sedikit di antaranya menginvestasikan tabungan mereka untuk pelaksanaan ibadah selama lima hari. Pihak berwenang Arab Saudi sejak Maret telah memgeluarkan keputusan untuk menunda ziarah umroh. Ibadah umroh dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.  

Di tengah kondisi yang sangat sensitif, tetapi telah lama ditunggu-tunggu, Kerajaan Saudi juga mengatakan mereka hanya akan mengizinkan sekitar ribuan jamaah yang dapat melaksanakan ibadah rukun Islam kelima ini.  

Adapun jamaah yang diperbolehkan adalah mereka yang tinggal di kerajaan. Angka ini hanya sebagian kecil dari 2,5 juta peziarah yang hadir tahun lalu. 

"Ini akan menjadi acara simbolis, sebuah foto-op yang memungkinkan kerajaan mengatakan 'kami tidak membatalkan haji seperti yang diharapkan banyak orang'," kata seorang pejabat Asia Selatan yang melakukan komunikasi dengan pihak berwenang haji.  

Arab Saudi telah menekankan bahwa pelaksanaan haji 2020 akan terbuka untuk orang-orang dari berbagai negara.  

Namun, proses seleksi untuk kuota yang terbatas itu diperkirakan akan diperebutkan dengan panas. Beberapa warga Makkah berharap mendapat prioritas di atas orang dengan warga kenegaraan asing.  

"Saya telah pergi haji sebelumnya. Semoga tahun ini, dengan kehendak Tuhan, saya akan menjadi jamaah haji yang diutamakan," kata warga Saudi yang tinggal di Makkah, Marwan Abdulrahman.  

Banyak pihak merasa takut melaksanakan ibadah haji. Ibadah ini berisiko mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi, situs keagamaan, dan berujung menjadi sumber penularan masif.  

Jamaah haji berduyun-duyun dari tenda-tenda mereka di MIna bergerak menuju Jamarat untuk melempar jumrah di Jamarat, Mina, Ahad (11/8). - (STR/EPA-EFE)

Virus Covid-19 telah melanda Kerajaan Saudi dengan jumlah kasus tertinggi di Teluk. Lebih dari 178 ribu kasus infeksi dikonfirmasi, termasuk 1.511 kematian. Para analis menilai, meningkatkan kembali ziarah akan memperdalam kemerosotan ekonomi kerajaan.  

Langkah ini mengikuti penurunan tajam harga minyak, serta kerugian lain yang disebabkan Covid-19. Penurunan ini memicu langkah-langkah penghematan, termasuk tiga kali lipat pajak pertambahan nilai dan pemotongan tunjangan pegawai negeri sipil.  

"Keputusan perihal haji memang menambah kesulitan ekonomi Arab Saudi," ujar seorang analis Timur Tengah di Oxford Analytica, Richard Robinson.  

Pada hari Rabu (24/6) lalu, Dana Moneter Internasional memperingatkan PDB kerajaan itu akan menyusut 6,8 persen tahun ini. Hal ini menjadi kinerja terburuk sejak kekenyangan minyak tahun 1980-an.  

Kelompok konstruksi Saudi Bin Laden, perusahaan yang dikenal dengan mega-proyek besar, telah melewatkan pembayaran gaji untuk ribuan pekerja dalam beberapa bulan terakhir. Informasi ini didapat dari sumber yang dekat dengan perusahaan serta karyawan yang mengeluh di media sosial.  

Tagar dalam bahasa Arab, "Delay in Binladen Gaji" mendapatkan daya tarik dari banyak pihak. Perlambatan pembayaran berdampak pada perusahaan di belakang serangkaian proyek penting. 

Termasuk pengerjaan kompleks hotel gedung pencakar langit senilai 15 miliar dolar AS yang menjulang di atas Masjid Agung Makkah.  

Perusahaan tersebut sedang berusaha menyewa sejumlah jet pribadi untuk mengirim banyak pekerja Asia Selatan yang diberhentikan dari pekerjaannya, menurut sumber yang sama. Namun hingga berita ini diturunkan, perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar.  

Penurunan ini juga mengganggu rencana ambisius Riyadh untuk membangun industri pariwisata dari awal. Hal ini menjadi landasan program reformasi Visi 2030 untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak.  

"Pemerintah telah memilih pariwisata sebagai bidang utama untuk pertumbuhan di bawah strategi diversifikasi. Hilangnya pendapatan haji dapat mengatur sektor ini kembali melalui investasi yang hilang atau kebangkrutan," kata Robinson.  

Kerajaan Saudi mulai menawarkan visa turis untuk pertama kalinya September lalu dalam upaya membuka salah satu batas terakhir pariwisata global.  

"Sementara Saudi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan pariwisata di luar pariwisata religius, upaya ini masih dibangun dari pendapatan haji. Dengan terbatasnya haji saat ini di tengah gangguan pasar minyak, membuatnya menjadi pukulan telak," kata Kristin Diwan dari Arab Gulf States Institute di Washington.

Sumber:  https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-8467417/Curtailed-hajj-compounds-Saudi-economic-woes.html    

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Kementerian Agama dan Keharmonisan Antaragama Pakistan memutuskan untuk mengembalikan dana skema haji pemerintah atau haji reguler tahun ini kepada jamaah.

Jamaah haji dari berbagai negara tidak diperbolehkan mengikuti pelaksanaan haji tahun ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Juru Bicara Kementerian Agama Pakistan mengatakan bahwa sejumlah bank yang ditunjuk akan mulai mengembalikan uang haki yang disetor jamaah dana haji pada 2 Juli.  

"Semua pemohon haji yang berhasil dari skema pemerintah mendapat informasi tentang pembayaran kembali jumlah dana mereka dengan mengirim pesan ke ponsel setiap jemaah haji," kata juru bicara Kementerian Agama Pakistan seperti dilansir Associated Press of Pakistan pada Senin (29/6).  

Untuk mengambil kembali dananya, jamaah harus mendatangi cabang bank masing-masing tempat menyetorkan dana haji dengan  membawa kartu identitas dan kwitansi bank bukti setoran iuran haji untuk pengembalian dananya. 

Untuk pengembalian dana melalui cek bankir, ketua kelompok harus datang ke bank dengan membawa dokumen asli jamaah haji kelompoknya. Bila terdapat cabang perbankan yang tutup, dana jamaah akan dikembalikan melalui bank cabang lain yang ditunjuk. 

Ada sebanyak 179.210 umat Muslim Pakistan yang terdaftar menjadi calon jamaah haji tahun ini. Diantaranya 107.526 orang merupakan jamaah skema haji Pemerintah atau reguler dan 71.684 orang merupakan jamaah skema haji swasta. 

Untuk paket haji reguler per jamaah wilayah Utara sebesar 463.445 Rupee Pakistan tanpa hewan kurban dan 486.270 Rupee Pakistan dengan hewan kurban. 

Sedang untuk wilayah Selatan 455.695 Rupee Pakistan tanpa hewan kurban dan 478.520 Rupee dengan kurban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi, mengatakan kuota jamaah haji 1441H/2020M dibatasi hanya berkisar sepuluh ribu. Menurutnya, sebagian besar dari kuota tersebut diperuntukan bagi warga asing atau ekspatriat yang berdomisili di Arab Saudi.

“Bagi jamaah yang diizinkan berhaji, harus tunduk pada protokol kesehatan yang sangat ketat. Tindakan preventif akan dilakukan juga untuk mencegah Covid,” lanjutnya.

Essam menambahkan, Pandemi Covid-19 terjadi di seluruh negara di dunia. Karenanya, Saudi mengambil keputusan untuk meniadakan keberangkatan jemaah dari seluruh negara.

Bersamaan dengan pertemuan itu, Menag Fachrul Razi juga membahas perihal antrean jamaah di Indonesia yang sangat panjang. Rata-rata masa tunggunya mencapai 20 tahun.

Untuk itu, Menag berharap Kerajaan Saudi dapat menambah kuota haji Indonesia. Dengan harapan, hal itu dapat memperpendek antrean jamaah.

“Mudah-mudahan tahun depan ada tambahan kuota haji untuk Indonesia. Daftar tunggu di Indonesia ada yang sampai 40 tahun. Begitu semangatnya orang Indonesia yang ingin beribadah haji,” ujar Menag.

Dubes Essam mendoakan apa yang disampaikan Menag bisa terlaksana. Menurutnya, Arab Saudi tengah mencanangkan visi 2030. Salah satu visinya adalah meningkatkan kapasitas kuota jamaah haji dari luar negeri hingga mencapai lima juta.

“Dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang berangkat, itu akan meningkatkan jumlah kuota haji Indonesia. Semoga kuota haji Indonesia bisa bertambah,” ucap Essam.

Menteri Kesehatan Arab Saudi, dr. Tawfiq Al-Rabiah, memperjelas keputusan pelaksanaan haji tahun ini hanya untuk jemaah dalam negeri Arab Saudi, demi untuk menjaga keselamatan umat Islam.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers bersama, Selasa (23/6), dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi,  Dr. Muhammad Saleh Benten.

Dalam kesempatan tersebut Menkes Tawfiq mensyaratkan haji tahun ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia kurang dari 65 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis apa pun.

Setiap calon jemaah haji diharuskan menjalani tes corona sebelum berangkat dan setelah menunaikan haji harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Dia menyatakan bahwa virus Corona terus menyebar dan jumlah yang terinfeksi mencapai lebih dari 8 juta di seluruh dunia, tanpa ditemukan vaksin hingga saat ini.

dr Tawfiq juga menekankan penerapan “protokol kesehatan dan langkah-langkah ketat untuk jemaah haji tahun ini.”

Selain jemaah haji, seluruh panitia dan pekerja haji, juga akan menjalani tes Corona dan tetap dipantau selama manasik berlangsung.

Menteri Kesehatan Saudi mengungkapkan bahwa “sebuah rumah sakit terpadu sedang dipersiapkan untuk keadaan darurat apa pun selama manasik haji,” sambil memastikan pengembangan “protokol medis untuk musim haji.”

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Saudi, mengatakan: “Kami memiliki rencana implementasi yang khusus untuk haji tahun ini.”

Menanggapi pertanyaan dari media, Benten menjelaskan bahwa “pelaksanaan haji akan aman, sehat, dan penjagaan terhadap keselamatan.”

Dr. Muhamed Shaleh membantah kemungkinan adanya jemaah haji dari luar negeri, meskipun jika mereka melakukan tes Corona, dipastikan tidak ada pengecualian apapun untuk menerimanya.

Dia menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji akan sangat terbatas, diperkirakan jumlahnya tidak akan lebih dari 10 ribu orang.

Untuk kriteria jamaah haji domestik, Menteri Haji dan Umrah Saudi menjawab: “Kami akan berkoordinasi dengan wakil diplomatik untuk pendaftaran jemaah haji mereka.”

Benten mengatakan, “penerapan langkah-langkah social distancing selama manasik haji dan menghindari kerumunan massa.” (Sumber: alarabiya)